Ket Gambar : Imam Prasodjo dan 14 tokoh yang diundang Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, 2 Maret 2023. | dok/Muzzamil

Clickinfo.co.id, BANDARLAMPUNG - Sosiolog Imam B. Prasodjo menanggapi kasus tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak pada anak remaja yang tengah viral.

Imam menyebut, Kementerian Keuangan berduka. Dia suguhkan diksi baru, belum usai krisis akibat kasus Sambo, kini muncul kasus Sambodo. "Bermula dari peristiwa remaja pacaran yang entah bagaimana ceriteranya berakhir dengan pemukulan. Diberitakan, korban terluka parah dan bahkan tak sadarkan diri cukup lama. Sadis!" ujar Imam.

Anggota KPU RI 1999-2004 ini menelaah, urusan menjadi melebar. "Aksi main hakim sendiri ini ternyata dilakukan seorang anak muda putera pejabat Eselon III Kementerian Keuangan. Siapa menduga aksi sok jago ini kemudian merembet ke soal lain," kata dia.

Imam menambahkan, pelaku pemukulan yang anak petugas pajak itu ternyata bergaya hidup mewah. "Kesehariannya dilengkapi barang-barang mewah seperti mobil, motor, dan tas bermerek," imbuh dia, mencermati kini soal kriminal jadi beralih ke soal potensi korupsi, bergaya hidup mewah, ketidak-pantasan perilaku, etika, moral dan bahkan ke arah ketidakpercayaan publik.

Disinyalir, gaya hidup mewah keluarga petugas pajak ternyata telah menimbulkan kecurigaan. "Jangan-jangan uang pajak saya ditilep," begitu kira-kira yang ada dalam banyak kepala pembayar pajak.

"Mungkin, ini yang membuat Menteri Sri Mulyani sedih luar biasa. Kasus ini sangat berpotensi membangkitkan "public distrust". Sri Mulyani menyadari sepenuhnya tentang bahaya ini," simpulnya.

Dosen FISIP UI, menantu sesama dosen situ Prof Dr Miriam Budiardjo ini juga ketar ketir. "Bagaimana jadinya bila banyak pembayar pajak di negeri ini merasa khawatir bahwa uang pajak yang mereka bayarkan tak sampai pada tujuan sebenarnya--bukan untuk membiayai pembangunan negeri namun membiayai hidup mewah petugas pajak. Kacau ini!" risau Imam plus was-was.

Sungguh krisis besar bisa terjadi bila para petugas pajak terstigma negatif karena dianggap "untrustworthy" (tak terpercaya).

"Dan lebih berbahaya lagi bila keseluruhan kinerja kementerian yang menjadi tulang punggung ekonomi negeri ini juga dianggap "untrustworthy". Habislah negeri ini bila semua orang malas membayar pajak gara-gara terbangun imaji seperti ini," cetusnya.

Menyadari hal ini, ungkap Imam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (2/3/2023) pukul 19.00 WIB mengundang sekelompok orang (15 tokoh lintas profesi termasuk dia), untuk memberi saran dan kritik agar perbaikan bisa segera dilakukan guna mengembalikan kepercayaan publik.

"Bertempat di Prime Lounge Lantai 20 Gedung Djuanda l Kementerian Keuangan, obrolan serius dilakukan. Dalam undangan memang tema obrolannya: Penguatan Integritas," kata Imam menyebut obrolan itu sebagai diskusi yang pas, sebenarnya harus ke arah pembangunan "public trust".

"Saya merasa iba pada negeri ini. Belum juga reda krisis terjadi pada lembaga kepolisian akibat kasus "Sambo", kini di Kementerian Keuangan muncul kasus "Sambodo" (lengkapnya Rafael Tri Sambodo)," tutur Imam pula.

Dia mengintensi, harusnya musibah bertubi-tubi ini dijadikan jalan masuk untuk menumbuhkan sebuah gerakan perbaikan masif. "Publik harus diberi sinyal kuat bahwa penataan akan segera dilakukan secara sistematis dan integratif. Kita tak boleh terjerembab pada kubangan peristiwa yang menyebabkan keterpurukan terus menerus," dapuk Imam.

Ditambahkannya, "culture of hope" harus dibangun. "Saya menyaksikan, dalam diskusi malam itu banyak gagasan muncul untuk melakukan langkah-langkah strategis perbaikan. Hanya saja, gagasan tak akan menjadi apa-apa tanpa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata yang dilakukan dengan keberanian," wanti Ketua Yayasan Nurani Dunia yang aktif di bidang sosial dan pendidikan bagi warga miskin ini.

Sosiolog jebolan UI 1986, pengampu gelar Master of Art dari Kansas State University, Manhattan lulusan 1990 dan PhD dari Brown University Rhode Island AS 1997 ini berharap semoga saja ada gereget yang menjadikan negeri ini bangkit. "Musibah akibat kasus Sambo dan Sambodo, harusnya dijadikan berkah. Berkah menciptakan kesadaran bahwa perbaikan radikal memang harus dilakukan sekarang juga," lugasnya.

Pria berambut khas putih ini yang pernah jadi Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2011 dan anggota tim independen bentukan Presiden Jokowi pada 2015 ini lalu mengingatkan. "Janganlah negeri ini terdistorsi pada hal-hal tak penting. Apalagi soal pameran harta dan gelar untuk pencitraan!" lugas Imam, dikulik media sosialnya, Minggu (5/2/2023), disitat dari Bandarlampung, hari yang sama. (Muzzamil)