
Clickinfo.co.id - Dugaan KKN Lampung Barat menguat, Kejati Lampung diminta usut tuntas.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Restorasi Untuk Kebijakan (Rubik) dan Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (Gembok) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Polda Lampung pada Rabu, 24 Juli 2024 mendatang.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada berbagai proyek di Kabupaten Lampung Barat tahun 2023.
Feri Yunizar, Ketua LSM Rubik, dalam keterangannya di Sekretariat Rubik pada Jumat, 19 Juli 2024, menjelaskan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh temuan data dan hasil investigasi yang dilakukan oleh LSM Rubik dan Gembok.
Investigasi ini menyasar terhadap proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, dan RSUD Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat tahun 2023.
"Dari data dan hasil investigasi, kami menemukan adanya indikasi kuat praktik KKN pada proyek-proyek tersebut," ungkap Feri.
Lebih lanjut, Feri menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan laporan lengkap yang akan diserahkan kepada Kejati Lampung bersamaan dengan aksi unjuk rasa. Laporan tersebut berisi data dan bukti-bukti yang menguatkan dugaan KKN tersebut.
"Kami mendesak Kejati Lampung untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap oknum-oknum pejabat yang diduga terlibat dalam praktik KKN ini," tegas Feri.
Di sisi lain, Andre, Ketua LSM Gembok, menambahkan bahwa aksi unjuk rasa ini sempat tertunda karena adanya penjegalan yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di Pemkab Lampung Barat.
"Awalnya, aksi ini akan digelar di Kabupaten Lampung Barat pada saat kunjungan Kejaksaan Agung. Namun, karena ada penjegalan, kami putuskan untuk memindahkan aksi ke Bandar Lampung," jelas Andre.
Aksi unjuk rasa LSM Rubik dan Gembok ini dijadwalkan akan dimulai pada hari Rabu, 24 Juli 2024, dengan rute Tugu Adipura Bandarlampung, Kejati Lampung, dan Polda Lampung.
Aksi ini diharapkan dapat mendorong penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dugaan KKN di Kabupaten Lampung Barat. (Tim)
Comments (0)
There are no comments yet