Clickinfo.co.id - Sejumlah siswa SDN 1 Way Jaha, Kecamatan Pugung, Tanggamus, mengalami mual, muntah, dan lemas setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran publik dan memicu banyak pertanyaan terkait kejelasan penyebabnya.

Kejanggalan muncul dari pihak penanggung jawab dapur MBG. 

Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Yuliar Baro, pernyataan dari Ketua SPPI (Satuan Pelaksana Program Inisiatif) Pugung dinilai membingungkan masyarakat.

Yuliar Baro menyoroti pernyataan Ketua SPPI Pugung yang menyatakan kejadian tersebut bukan keracunan, namun di sisi lain meminta publik menunggu hasil laboratorium. 

"Saya bingung dengan statemen Ketua SPPI Pugung. Jika bukan keracunan, kenapa harus menunggu hasil lab? Pernyataan seperti ini justru membuat masyarakat bertanya-tanya," ujar Yuliar pada Senin, 11 Agustus 2025.

Selain itu, Yuliar juga menyesalkan lambatnya proses uji laboratorium yang berbelit-belit. 

Ia menjelaskan, prosedur yang harus melalui provinsi, kabupaten, puskesmas, dan baru ke dapur MBG dianggap memperlambat informasi penting yang seharusnya segera diketahui publik.

"Kenapa hasil uji lab tidak langsung dipublikasikan oleh provinsi? Dan yang lebih mengherankan, ahli gizi dapur MBG Pugung justru memilih bungkam saat dimintai keterangan," tegas Yuliar.

Yuliar juga menilai Ketua SPPI Pugung terkesan lepas tangan. 

Pernyataan yang disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp kepada media dinilai tidak mencerminkan rasa tanggung jawab. 

"Dari laporan anggota kami di lapangan, anak-anak sudah pulang ke rumah masing-masing dan dalam kondisi baik-baik saja," tulis Ketua SPPI dalam pesannya.

Bagi Yuliar, sikap tertutup dan minimnya klarifikasi dari pihak terkait justru menambah kecurigaan masyarakat. 

Ia menekankan bahwa SPPI adalah program mulia inisiatif Kementerian Pertahanan yang bertujuan mencetak generasi muda berkompeten. Oleh karena itu, transparansi penuh sangat diperlukan.

"Dengan program sebesar ini, seharusnya ada transparansi penuh ketika terjadi insiden yang menyangkut keselamatan anak-anak," pungkas Yuliar.