Ket Gambar : Budhi Condrowati, Anggota Komisi V DPRD Lampung. Dok: Ist

Clickinfo.co.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, terkait kebijakan pendidikan yang menyentuh beberapa isu penting. Instruksi tersebut mencakup larangan menahan ijazah siswa, penghentian pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), dan pengaturan kewajiban study tour yang dirasa memberatkan orang tua murid.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, dengan tegas menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur yang berfokus pada perlindungan hak pendidikan bagi siswa. "Kami sepenuhnya mendukung keputusan Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik yang merugikan para siswa dan orang tua mereka. Larangan menahan ijazah adalah langkah yang sangat tepat, karena hak pendidikan seharusnya tidak terhambat oleh masalah administrasi," kata Budhi, Senin (24/2/2025).

Lebih lanjut, Budhi mengapresiasi langkah tegas mengenai pengelolaan dana PIP. Ia menyatakan bahwa pemotongan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa kurang mampu harus dihentikan. "Dana PIP harus benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan siswa yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan lain," tambahnya.

Mengenai kebijakan kewajiban mengikuti study tour yang dirasa membebani orang tua, Budhi berharap ada evaluasi lebih lanjut. "Kami sangat berharap agar kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour bisa dipertimbangkan dengan bijak, supaya tidak menambah beban bagi orang tua siswa. Semua kegiatan harus memiliki pertimbangan matang, terutama dalam hal biaya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindak tegas setiap satuan pendidikan, kepala sekolah, dan guru yang tidak mematuhi instruksi Gubernur. "Kami akan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar instruksi Gubernur. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung dan memastikan kebijakan ini diimplementasikan dengan baik," ungkap Thomas.

Thomas juga menekankan pentingnya pencapaian target inovasi pendidikan di setiap satuan pendidikan. "Setiap sekolah harus memiliki kemajuan yang jelas, baik dalam perkembangan akademik maupun sarana prasarana. Kami juga akan melakukan uji kompetensi terhadap kepala sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kepemimpinan pendidikan," tambahnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Thomas mengungkapkan bahwa pembinaan kepala sekolah juga akan dilakukan sebagai sarana sosialisasi terhadap kebijakan Gubernur. "Kami ingin bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas di Lampung. Setiap kebijakan yang diambil harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik dan lebih merata," tutupnya.