Ket Gambar : Peserta FGD "Penggalian Data Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Politik Uang, Netralitas ASN, Politisasi SARA dan Kampanye di Media Sosial", taja Puslitbangdiklat Bawaslu di Jakarta, Senin (17/7/2023). | Bawaslu/Muzzamil

Clickinfo.co.id, JAKARTA - Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Discussion Group/FGD) "Penggalian Data Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Politik Uang, Netralitas ASN, Politisasi SARA dan Kampanye di Media Sosial", di Jakarta, Senin (17/7/2023) lalu.

FGD ini digelar dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu demi untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas di Indonesia.

Mengawali FGD, Tenaga Ahli Pengawasan Bawaslu, Iji Jailani, menerangkan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik ini sebagai ujud pencegahan Bawaslu RI karena akan muncul permasalahan yang akan terjadi di tahapan kampanye Pemilu.

"Dari itu kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Pemilu selama ini. Oleh sebab itu, ini jadi tantangan dan hambatan dalam penindakan isu praktik politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), politisasi suku agama ras dan antar golongan (SARA), dan kampanye di media sosial,” terang Iji.

FGD menghadirkan lima pemateri, Yohan Wahyu dari Litbang Kompas, staf pengajar Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) juga mantan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI periode 2017-2020 Dr Phil Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Populi Center cum peneliti, pengajar ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Prodi Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta Dr Afrimadora, pegiat Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Erik Kurniawan, dan founder APD Masykuruddin Hafidz.

FGD diikuti oleh peserta latar Koordinator Divisi (Koordiv) Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Parmas)/Koordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan, dan Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Koordiv Pencegahan dan Parmas Bawaslu Provinsi Lampung, Karno Ahmad Satarya, peserta asal Lampung, menerangkan, FGD dilaksanakan untuk menginventarisasi data secara kualitatif untuk menyempurnakan Rancangan IKP serta untuk mendapatkan gambaran utuh indeks kerawanan pada kategori isu strategis politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, dan kampanye di media sosial.

"Nanti hasilnya akan di-launching kisaran Agustus 2023," info Karno Ahmad Satarya, aktivis 1998 latar PMII ini, dikutip Kamis. (Muzzamil)