Ket Gambar : Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono. | Ist

Clickinfo.co.id - Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, menyoroti lemahnya pengawasan media terhadap penggunaan dana desa dalam dua tahun terakhir. 

Ia mengingatkan agar wartawan tidak hanya menjadi pelengkap penderita di tengah potensi penyelewengan anggaran.

Pernyataan keras ini disampaikan Bambang menyusul maraknya keluhan terkait pekon-pekon yang enggan membuka laporan penggunaan dana desa kepada publik. 

Menurutnya, kondisi ini justru memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi oknum kepala pekon untuk menyalahgunakan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Ketika wartawan mulai kehilangan nyali, kepala pekon justru semakin leluasa memainkan anggaran. Dana desa yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan, berubah fungsi menjadi ATM pribadi oknum tak bertanggung jawab," ujar Bambang pada Minggu, 18 Mei 2025. 

Bambang juga mengkritisi sikap sejumlah pekon di Pringsewu yang dinilai tertutup terkait informasi penggunaan dana desa. 

Ia mencontohkan laporan penggunaan dana desa yang tidak dipublikasikan, hilangnya papan informasi proyek, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan warga.

"Pekon yang tidak menampilkan penggunaan dana desa secara terbuka itu layak dicurigai. Jangan-jangan memang ada yang ditutup-tutupi. Jangan-jangan kepala pekon takut kebusukannya tercium," tegasnya.

Padahal, Bambang mengingatkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah secara jelas mengamanatkan adanya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa. 

Ketidaktransparanan kepala pekon dalam hal ini, menurutnya, patut dipertanyakan integritasnya.

Sebagai representasi wartawan di Pringsewu, Bambang menyatakan komitmennya untuk tidak tinggal diam. 

Ia bahkan menegaskan siap membawa dugaan kasus penyimpangan dana desa ke ranah hukum jika ditemukan bukti yang kuat, tanpa pandang bulu.

"Kami bukan hanya organisasi wartawan, kami bagian dari kontrol sosial. Kalau ada kepala pekon yang korupsi dana desa, kami laporkan ke aparat. Biar tahu rasa,” serunya.

Lebih lanjut, Bambang menyerukan kepada seluruh wartawan untuk kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai pilar demokrasi, bukan sekadar menjadi pelengkap acara seremonial. 

"Kalau wartawan cuma sibuk liputan seremonial, lalu siapa yang menjaga uang negara tetap aman,” cetusnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi yang solid antara media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan aparat penegak hukum dalam mengawasi penggunaan dana desa. 

Namun, ia mewanti-wanti agar sinergi tersebut berjalan secaraIdeal dan bukan sekadar formalitas yang sarat kepentingan.

"Kalau aparat penegak hukum juga diam, kita patut curiga: sedang tidur, atau pura-pura tidur," sindirnya.

Di akhir pernyataannya, Bambang berharap agar seluruh kepala pekon di Kabupaten Pringsewu dapat kembali menjalankan amanah dengan baik, menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kemajuan desa, bukan untuk kepentingan pribadi.