Ket Gambar : Kolase satire politik menyentil netralitas penyelenggara negara. | Grid Art/dok/Muzzamil

Clickinfo.co.id , BANDARLAMPUNG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, melalui Koordinator Divisi (Koordiv) Teknis Penyelenggaraan, Idham Kholik, menjamin tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni penentuan daftar calon tetap (DCT) ) ) pada Senin 13 November 2024, pengundian nomor urut dan penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI 2024-2029 pada 14 November 2023, sesuai jadwal.

KPU RI mengundang seluruh pemangku kepentingan Pemilu 2024, mulai dari unsur pelaksana, Bawaslu RI, DKPP RI, para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pengusul paslon capres-cawapres, tim pemenangan dan lainnya saat pengundian nomor urut capres-cawapres 14 November 2023.

Penetapan capres-cawapres 13 November, dan pengundian nomor urut capres-cawapres Pilpres 2024 disiarkan secara live streaming dari kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol 9, Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, melalui akun ofisial media sosial YouTube KPU RI. Seluruh rakyat Indonesia dapat menyaksikannya.

Penetapan pasangan capres-cawapres didasarkan pada Pasal 276 ayat 1 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, pasangan ditetapkan 15 hari sebelum kampanye Pemilu dimulai 28 November 2023. Lalu, pengundian nomor urut capres-cawapres diatur dalam Pasal 235 ayat 2 UU Nomor 7/2017 .Penetapan nomor urut paslon dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka,” terang Idham.

Dari Lampung, Ketua Badan Pekerja Pusat Studi Inisiatif Demokrasi dan Kebijakan Partisipatif (CeDPPIS), Muzzamil, angkat bicara menanggapi. Aktivis 1998 ini mengingatkan bahwa sejarah Pilpres 2024 mencatat terdapat pengebirian hukum yang secara telanjang dipertontonkan atas nama relasi kuasa, dan rakyat telah merekamnya.

Mengingat seriusnya dampak kelak yang bisa jadi dahsyat, dari situ, karena proses pelaksanaan umum dan teknis Pemilu 2024 bak mustahil dihentikan, Muzzamil mewanti penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu untuk selalu taat asas dan menjunjung tinggi prinsip netralitas.

Kemunculan isu pemilu curang tandas dia, harus menyerap seluruh energi positifnya dan ditransformasikan menjadi aksi afirmatif.

“Jika betul, isu Pemilu curang dan benderang terang pada sesiapa yang paling memungkinkannya nanti terbukti secara sah dan meyakinkan, negara jelas merugi, rakyat bisa marah. Ini harus dimitigasi, dikanalisasi. Jawabannya satu saja, penyelenggara negara, penyelenggara Pemilu, harus netral,” tegas Muzzamil.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jangkar Merah Putih (JMP) Lampung Wahyudi Hasyim mengatakan, pemastian jadwal 13-14 November tersebut oleh KPU RI dirasa penting guna mencegah bombardir isu miring yang belakangan mengemuka jadi kerisauan publik pascakemunculan nama Walikota Solo yang juga sulung orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai bacawapres Prabowo Subianto, yang kontan memberikan sorotan merenggangnya netralitas aparat.

“Di lapangan, seiring anak ikut presiden jadi peserta Pilpres, isu ketidaknetralan aparat mulai dari TNI, Polri, penyelenggara Pemilu, dan birokrasi sipil-militer hingga jalannya proses Pemilu, terus bikin menggelinding. Pesan kami, jangan sampai hal ini betulan terjadi, kalau sampai kejadian, negara yang rugi, demokrasi dipaks dipukul mundur, setback kita. No!" lugas Wahyudi Hasyim.

"Ingat, biaya Pemilu yang seratusan triliun koma sekian itu sejatinya uang rakyat!" seru pegiat media massa, aktivis antikorupsi ini. (Red/rls/Muzzamil )