Ket Gambar : (Clickinfo.co.id/Istimewa)

Clickinfo.co.id – Pemilu 2024 telah sampai pada babak akhir, dimana detik-detik penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih akan diumumkan KPU RI pada tanggal 20 Maret 2024. Melihat data quick count (hitung cepat) keseluruhan Lembaga Survei di Indonesia dan data perkembangan real count KPU RI, nahkoda baru Republik Indonesia telah mengerucut pada kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 yaitu Prabowo-Gibran. Penantian panjang sang jendral dalam menuju singgasana istana merdeka setelah cita dan asa 20 tahun perjalanan kiprah politik kian nampak menemukan gemilang cahaya ketika ikhtiar dan takdir bertemu dititik medan pertempuran kemenangan elektoral.

Jikalau kita melihat kembali data quick count keseluruhan Lembaga Survei di Indonesia, bahwa tingkat keunggulan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah sampai pada sidrotul muntaha yang rasa-rasanya angka 58% telah mengkokohkan tongkat kepemimpinan Negara Republik Indonesia selanjutnya. Jika merujuk presentase kemenangan satu putaran menurut Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur “Pasangan Calon Terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yag tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia” Bahwa pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah memenuhi syarat ambang batas dari ketentuan Undang-Undang Pemilu tersebut.

 Angka 58% suara diraih dengan kemenangan di 20 provinsi lebih dengan total 38 provinsi yang ada di Indonesia dan memperoleh suara minimal 20% di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Begitupun halnya ketika membaca data real count KPU RI per 16 Maret 2024, telah mendelegetimasi bahwa keunggulan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer urut 02 Prabowo-Gibran nyata adanya yang unggul di 30 provinsi di Indonesia melihat hasil rekapitulasi 32 dari 38 provinsi yang telah di rampungkan KPU RI menyisakan 6 provinsi yang belum selesai rekapitulasi suara diantaranya Provinsi Jawa Barat, Papua, Papua Induk, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Mengacu pada pernyataan diatas, penulis tidak bermaksud untuk mendahului kemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dan juga masih adanya hak konstitusional yang dimiliki setiap pasangan calon ke ranah Mahkamah konstitusi pasca penentuan 20 Maret oleh KPU dalam pemilu kali ini. Akan tetapi, penulis ingin mengajak melihat sepak terjang perjalanan pergolakan 20 tahun kiprah politik sang jendral dalam kolam politik Indonesia dan janji politik sang jendral jikalau terpilih.

 Fluktuasi Kiprah Politik

  Prabowo Subianto yang notabene merupakan anak dari Dr. Soemitro Djoyohadikusumo seorang ekonom dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Menteri keuangan, dan Menteri Riset baik selama orde lama maupun orde baru dan juga menantu dari Presiden RI ke-2 Jendral TNI Soeharto tidak semerta-merta membuat dirinya memperoleh karpet merah dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Fluktuasi atau naik-turunnya kiprah politik pun juga dirasakan oleh Prabowo Subianto, dimulai dengan karir militer Prabowo yang dikenal sebagai The Rising Stars menempuh pendidikan di Akademi Militer pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974 lalu bergabung dengan Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) dengan tugas pertamanya sebagai komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timor.

Di militer, hampir tiap dua tahun Prabowo mengalami kenaikan pangkat hingga ia sampai pada karir Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) yang dimana pada kerusuhan Mei 1998 Prabowo seakan-akan menjadi kambing hitam terkait kondisi tersebut. Dugaan keterlibatan sebagai salah satu yang mendalangi pelanggaran Ham pada kerusuhan Mei 1998 dimana jabatan Pangkostrad yang dipikul Prabowo menjadi sasaran dugaan keterlibatan menerima perintah atasan Panglima TNI yang pada saat itu dipimpin oleh Jendral Purn. Wiranto. Pada 24 Agustus 1998, Prabowo mengakhiri karir di dunia militernya setelah Dewan kehormatan Perwira memberhentikan/pensiun dini dari Institusi TNI. (Harian Kompas, 29 Desember 1998)

Prabowo meninggalkan Jakarta ditengah pusaran masalah yang membelitnya dengan pergi menuju Eropa untuk berobat dan Yordania untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Media-media di Indonesia kala itu memberitakan bahwa Prabowo diasingkan atau mengasingkan diri mencari suaka tempat berlabuh setelah problematika yang menimpa dirinya. Femi Adi Soempeno dalam Prabowo Titisan Soeharto mengatakan tiga bulan bermukim di Amman Yordania Prabowo dikabarkan mendapatkan status kewarganegaraan dari Raja Hussein seperti diberitakan koran Al Rai’ terbitan 12 Desember 1998. Harian berbahasa Arab itu menyebutkan “Sebuah Dekrit Raja juga dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Yordania kepada seorang warga negara Indonesia yang bernama Prabowo Subianto”. Adik Prabowo yaitu Hasyim Djojohadikusumo melihat kabar itu dimuat sejumlah media Indonesia langsung bergerak memberikan klarifikasi bahwa “Prabowo takkan melepas status tersebut dan juga tidak ada keinginan untuk eksodus atau melarikan diri keluar negeri untuk mencari suaka, jika ada rumor Prabowo hengkang semua itu adalah fitnah dan bohong belaka.”

Saat Prabowo kembali ke Indonesia sebagai pengusaha, Prabowo membangun bisnisnya dengan membeli PT Kiani Kertas yang saat itu diambang kebangkrutan dan mengganti nama perusahan tersebut menjadi Kertas Nusantara yang akhirnya terus beroperasi. Tak sampai disitu, Prabowo terus mengembangkan bisnis nya di berbagai bidang diantaranya di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi di Indonesia yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI), dan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang pada keseluruhan organisasi tersebut Prabowo diberi amanah sebagai ketua umum.

Setelah mapan sebagai Pengusaha, Prabowo pun mulai terjun ke dunia politik dengan langkah politik pertamanya melalui Partai Golkar dan ia maju dalam konvensi capres Partai Golkar yang digelar pada tahun 2003. Akbar Faisal dalam The Golkar Way mengungkapkan bahwa Prabowo lolos hinga babak akhir bersama 6 kandidat lainnya yaitu Akbar Tandjung, Wiranto, Aburizal Bakrie, serta Surya Paloh yang pada akhirnya konvensi capres Partai Golkar dimenangkan oleh Wiranto. Kendati gagal maju sebagai capres lewat konvensi, Prabowo diberi amanah yang lain menempati posisi yang cukup terhormat sebagai anggota dewan penasihat dan tetap bertahan di Partai Golkar selama kurang lebih 5 tahun.

Pada tahun 2008, Prabowo izin pamit kepada petinggi Golkar untuk melakukan pengunduran diri bahwa ia merasa tidak maksimal dalam menyumbangkan pikiran dan tenaganya jikalau terus berada di Golkar. Bersama beberapa tokoh yang sepaham dengannya yaitu Hasyim Djojohadikusumo, Muchdi Purwoprandjono, dan Fadli Zon, Prabowo mendeklarasikan lahirnya partai baru bernama Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 16 Februari 2008. operasi politik Prabowo pun berlanjut dengan Gerindra sebagai kendaraan barunya ia maju pada pemilihan presiden 2009 sebagai cawapres Megawati Soekarno Putri dari Partai PDI-P namun kalah dari pasangan SBY-Boediono. Pada pemilihan presiden 2014, Prabowo kembali mencoba peruntungannya yang kali ini ia maju sebagai calon presiden yang berdampingan dengan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan didukung barisan koalisi merah putih yaitu Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Untuk kedua kalinya, Prabowo kembali mengalami kekalahan dalam kontestasi elektoral yang dimana ia harus takluk oleh pasangan Jokowi-Jusuf kalla yang meraih 71 juta suara (53%) berbanding dengan suara dirinya yang meraup 62,57 juta suara (46,85%).

The Last Dance

  Pemilu 2019 yang seakan-akan menjadi tarian terakhir Prabowo nyatanya belum membuahkan hasil yang diinginkan, lagi dan lagi Prabowo yang pada saat itu menggandeng Sandiaga Uno kembali menelan pil pahit ketika ditumbangkan oleh Jokowi-Ma’ruf untuk yang kedua kalinya. Jokowi yang notabene adalah petahana meraup 55,50% suara berbanding 45,50% suara yang diperoleh oleh Prabowo dan melihat kondisi perpolitikan sebelum dan pasca pemilu 2019 kian cenderung memprihatinkan. Lahirnya polarisasi cebong dan kampret seakan-akan telah membelah bangsa Indonesia bukan hanya pada elit politik akan tetapi menjalar hingga tataran akar rumput masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat yang sangat tajam diantara kelompok-kelompok elit politik dan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02 telah mengindahkan tujuan pendidikan politik menurut Pasal 31 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur salah satu tujuan pendidikan politik yaitu “meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara kesatuan dan persatuan bangsa”. Melihat kondisi tersebut, Presiden Jokowi yang terpilih untuk kedua kalinya mengadakan pertemuan penting dengan Prabowo di stasiun MRT Lebak Bulus dalam upaya merekonsiliasi kembali hubungan dan juga guna menetralisir kondisi perpolitikan di Indonesia. Isi petemuan tersebut ternyata mengajak Prabowo untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia dengan tawaran kursi Menteri Pertahanan yang sudah kita ketahui bahwa ia memiliki kompetensi dibidang militer.

  Pada saat inilah The Last Dance Prabowo benar-benar terlihat, 4 tahun menjadi Menteri Pertahanan, membuat elektabilitas Prabowo semakin tinggi dan melihat ketidakakuran antara Presiden Jokowi dengan Partai PDI-P membuat ia semakin diatas angin untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. ketika pada suatu wawancara ia mengungkapkan “ini adalah pencalonan presiden terakhir dirinya jikalau kalah ia akan pensiun dan akan naik gunung untuk mengisi masa pensiunnya.” Prabowo yang memiliki basic militer tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan terahirnya dengan merubah strategi tempur politiknya dan juga mempersunting Gibran rakabuming sebagai calon wakil presiden yang notabene merupakan anak dari Presiden Jokowi. Ditambah lagi dengan gemuknya partai politik pengusung yang membersamai Prabowo telah mengokohkan kelengkapan resource politik yang dimiliki dalam pertempuran elektoral kali ini. Berdasarkan data yang telah penulis sajikan di bagian awal penulisan, rasa-rasanya pintu kemenangan telah di depan mata ketika melihat angka perolehan yang amat jauh dan tinggal menunggu hasil keseluruhan rekapitulasi oleh KPU RI dengan sidang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemenang pemilihan presiden 2024.

 Yang menjadi titik sorot penulis yang kedua, terkait dengan janji politik dari pasangan Prabowo-Gibran jikalau terpilih apakah akan menjawab permasalahan masyarakat yang ada di Indonesia? jika kita melihat terdapat 13 program kerja yang ditawarkan yaitu Melanjutkan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Hilirisasi, Makan Siang dan Susu Gratis, Menaikkan Gaji ASN. TNI/Polri dan Pejabat Negara, Tekan Impor BBM atau Swasembada BBM, Memperbaiki Tata Kelola Utang Negara, Anggaran Dana Desa Naik, Kredit Startup, Meningkatkan Produksi Pertanian, Kartu Kesejahteran, Menyelenggarakan Kesehatan Gratis, Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten, Membangun Sekolah-Sekolah Terintegritas di setiap Kabupaten, Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

 

Penulis : Ragil Jaya Tamara

Alumni Fakultas Hukum Unila