Ket Gambar : Sejumlah anggota Fraksi DPRD Lampung memilih untuk meninggalkan ruangan saat rapat paripurna DPRD berlangsung. Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id - Kontroversi Pj Gubernur fraksi-fraksi DPRD Lampung tinggalkan rapat.

Sejumlah anggota Fraksi DPRD Lampung memilih untuk meninggalkan ruangan saat rapat paripurna DPRD berlangsung pada Rabu, 22 Mei 2024.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap keputusan pimpinan DPRD terkait polemik usulan Penjabat (Pj) Gubernur.

Mirzalie, anggota Fraksi Gerindra, mengungkapkan bahwa ada ketidakpuasan terhadap mekanisme yang digunakan dalam mengusulkan Pj Gubernur. 

Menurutnya, sebelumnya telah ada keputusan bersama dalam rapat paripurna yang memutuskan beberapa nama usulan. 

Namun, Ketua DPRD secara mandiri mengusulkan satu nama melalui surat.

Mirzalie menegaskan pentingnya mematuhi keputusan yang telah disepakati bersama, karena hal ini dapat menghindari potensi maladministrasi di masa mendatang.

Namun, usulan solusi yang diajukan tidak didengarkan oleh pimpinan DPRD, sehingga ia dan beberapa anggota Fraksi lainnya memilih untuk meninggalkan ruangan.

Tidak hanya Mirzalie, Ketua Fraksi Demokrat, Hanifal, juga menyatakan ketidakpuasan serupa. 

Hanifal bahkan telah mengisyaratkan keinginannya untuk meninggalkan ruangan sejak awal pembahasan, apabila polemik terkait Pj Gubernur tidak diselesaikan dengan baik.

Rapat paripurna yang seharusnya membahas Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023, Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD, serta Pembacaan Keputusan dan Sambutan Gubernur Lampung, ternyata terganggu oleh polemik ini. 

Ketua Fraksi Golkar, Supriyadi, menyampaikan interupsi dan meminta agar usulan Pj Gubernur yang telah diajukan oleh Ketua DPRD Lampung untuk dianulir.

Para anggota fraksi lainnya juga menyampaikan berbagai pertanyaan dan keberatan terhadap mekanisme yang digunakan oleh Ketua DPRD Lampung. 

Hal ini mengakibatkan rapat paripurna tidak dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Polemik terkait Pj Gubernur ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan di antara anggota DPRD Lampung, yang dapat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini. 

Diharapkan, perdebatan ini segera mendapatkan titik terang agar proses pembahasan agenda-agenda penting dapat berjalan lancar. (Nadillah)