Ket Gambar : PRL 2024 yang berlangsung di kawasan PKOR Wayhalim, Bandarlampung, semakin semarak dengan partisipasi aktif dari Kanwil Kemenkumham Lampung. Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id - Kanwil Kemenkumham Lampung buka layanan komplit di PRL 2024.

Pekan Raya Lampung (PRL) 2024 yang berlangsung di kawasan PKOR Wayhalim, Bandarlampung, semakin semarak dengan partisipasi aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung. 

Dalam acara ini, Kanwil Kemenkumham Lampung membuka layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) secara langsung bagi masyarakat, guna memberikan informasi dan pelayanan terkait layanan yang ada di kantor mereka.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung, Agvirta Armilia Sativa, yang diwakili oleh Basnamara selaku Kepala Bidang (Kabid) Plh Pelayanan Hukum (Yankum), menyatakan bahwa partisipasi Kanwil di PRL adalah upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. 

"Stand Kanwil di PRL ini adalah bentuk dedikasi kami kepada masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Provinsi Lampung," ujarnya.

Berbagai bentuk pelayanan yang tersedia di stand Kanwil mencakup layanan Fidusia, Apostille, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Legalisasi, pendirian Perseorangan Perorangan, dan layanan lainnya yang disediakan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung. 

"Kami berupaya menghadirkan jenis-jenis layanan yang ada di kantor wilayah ke kegiatan PRL," tambah Basnamara, yang juga menjabat sebagai Kabid Hak Asasi Manusia (HAM).

Semua jenis layanan AHU dapat diakses secara online melalui website resmi www.ahu.go.id. 

Selain itu, pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkumham Lampung juga membuka layanan konsultasi hukum, layanan keimigrasian, dan layanan pemasyarakatan. 

"Dengan adanya berbagai layanan ini, diharapkan masyarakat lebih mengenal jenis layanan yang bisa dilakukan di Kantor Wilayah," sambungnya.

Partisipasi Kanwil Kemenkumham Lampung dalam PRL 2024 ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, tetapi juga sebagai upaya edukasi dan sosialisasi berbagai layanan hukum dan HAM yang mereka tawarkan. 

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal dan mendapatkan informasi yang akurat terkait kebutuhan hukum mereka. (Irwan)