Ket Gambar : Yusnadi, Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS. Dok: Ist

Clickinfo.co.id -- Harga LPG 3 kilogram mengalami kenaikan yang signifikan, menambah beban ekonomi bagi masyarakat, khususnya golongan miskin, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan sektor informal. Merespons hal ini, Yusnadi, Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS dan anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung Timur, menyampaikan keprihatinannya dan mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.

“Kami meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kenaikan harga LPG 3 kg ini. Apakah ini dipicu oleh lonjakan harga gas internasional, ketidakefektifan subsidi, atau pertimbangan fiskal lainnya? Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik kebijakan ini,” ujar Yusnadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terkait dampak kenaikan harga LPG, yang dinilai tidak hanya berdampak pada aspek harga, tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada LPG 3 kg, terutama bagi mereka yang berada dalam kategori miskin dan UMKM.

“Kenaikan harga ini bukan sekadar masalah harga barang, tetapi berkaitan langsung dengan daya beli dan kelangsungan hidup masyarakat kecil yang sangat membutuhkan LPG 3 kg sebagai sumber energi utama,” tambahnya.

Perjuangan untuk Kebijakan yang Adil

Yusnadi menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah. “Kami berkomitmen untuk memastikan suara rakyat didengar dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil serta berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret untuk mengurangi dampak kenaikan harga LPG 3 kg, Yusnadi menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat, antara lain:

1. Advokasi Subsidi Tepat Sasaran
   Yusnadi menekankan pentingnya agar subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran, sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Ia mengusulkan agar pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih terintegrasi dan akurat untuk memastikan distribusi yang tepat.

2. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT)
   Jika kenaikan harga tidak dapat dihindari, Yusnadi menyarankan agar pemerintah memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin. Ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

3. Program Konversi Energi Alternatif
   Sebagai solusi jangka panjang, Yusnadi mendorong percepatan program konversi energi alternatif, seperti kompor listrik bersubsidi, yang lebih efisien dan ramah lingkungan, guna mengurangi ketergantungan pada LPG.

4. Dialog dan Mediasi
   “Kami akan memfasilitasi dialog antara pemerintah, distributor, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi yang komprehensif, yang dapat diterima oleh semua pihak,” ujar Yusnadi.

5. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi
   DPRD Lampung juga akan mendorong terbentuknya tim pemantauan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap berjalan lancar dan menghindari praktik spekulasi harga di tingkat distributor.

6. Peningkatan Pendapatan Rakyat
   Yusnadi mendorong pemerintah untuk memperkuat program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian insentif usaha mikro, serta pembukaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki daya beli yang cukup, meskipun harga LPG mengalami kenaikan.

“Kenaikan harga LPG bukan hanya soal bagaimana meringankan dampaknya, tetapi juga memastikan rakyat memiliki daya beli yang cukup agar mereka tetap dapat bertahan dan berkembang,” tutup Yusnadi.

Dengan rekomendasi-rekomendasi tersebut, Yusnadi berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat kecil, serta mendukung kelangsungan hidup pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. (Rls)