Ket Gambar : Mendagri RI Tito Karnavian resmi melantik Samsudin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Lampung hari ini, Rabu (19/6/2024). Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian resmi melantik Samsudin sebagai  Penjabat (Pj) Gubernur Lampung hari ini, Rabu (19/6/2024). 

Anggota Fraksi PDIP Watoni Noerdin meminta agar Pj Gubernur tak sering meninggalkan Lampung, kecuali dengan alasan mendesak.

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini pun mengatakan bahwa Pj Gubernur Lampung yang baru dilantik juga harus netral dalam pelaksanaan Pilkada yang bakal berlangsung 27 November 2024 mendatang.

Selain itu, Watoni pun mengatakan bahwa Fraksi PDIP bakal melakukan audiensi dengan Samsudin selaku Pj Gubernur yang baru dilantik hari ini di Kemendagri.

"Kami fraksi PDIP bakal menemui Pj Gubernur yang baru saja dilantik untuk audiensi," kata Watoni, Rabu (19/6/2024).

Menurut Watoni, ada beberapa poin penting yang bakal dibahas fraksi PDIP dengan Pj Gubernur Lampung, Samsudin.

Adapun poin yang bakal disampaikan di antaranya netralitas di Pilkada hingga pesan untuk tidak terlalu sering meninggalkan Lampung.

"Beberapa hal yang akan dibahas terkait netralitas di Pilkada, lalu stabilitas pemerintahan, defisit anggaran," ungkapnya.

"Kita juga akan meminta komitmen untuk amanah sebagai Pj Gubernur, lalu meminta agar tidak meninggalkan Lampung, kecuali urusan yang urgen seperti dipanggil langsung oleh presiden," jelasnya.

Menurut Watoni, Pj Gubernur haruslah bersikap netral, meskipun perkara netralitas di Pilkada tidaklah mudah.

Watoni berharap, Samsudin bisa menjalankan amanah dengan baik sebagai orang nomor satu di Lampung.

Lebih lanjut, Watoni menilai, bahwa sosok Pj Gubernur Lampung nantinya harus dengan cepat beradaptasi mengetahui semua permasalahan di Lampung dan menyelesaikan nya.

Pasalnya, kata dia, hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir polemik pemerintahan dan ketatanegaraan di Lampung.

"Pj Gubernur ini sangat penting mengetahui permasalahan di Lampung, karena Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan polemik ketatanegaraan," pungkasnya. (Nadillah)