Ket Gambar : Hingar bingar efisiensi anggaran di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. | Ist

Clickinfo.co.id - Hingar bingar efisiensi anggaran di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. 

Program Nawacita yang digaungkan oleh Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, turut memicu harapan baru bagi warga Agara.

Namun, di tengah antusiasme tersebut, muncul pula keprihatinan dan kegusaran. 

Sejumlah elemen masyarakat mengkhawatirkan berbagai program yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan sulit diwujudkan.

Pasangan Salim Fakhri dan Herri Al Hilal (SAH), yang dilantik pada 6 Februari 2025 lalu, diharapkan mampu membawa angin segar bagi pembangunan di Aceh Tenggara. 

Masyarakat berharap agar program-program pro-rakyat yang telah dijanjikan dapat segera direalisasikan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Salah seorang tokoh pemuda setempat, Arief Prianta SH, menyampaikan harapannya kepada awak media Potensinews melalui pesan WhatsApp dari Jakarta. 

“Harapan kami sangat besar terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kami berharap mereka dapat mengelola anggaran dengan efisien dan tepat sasaran, meskipun dana yang tersedia terbatas,” ujarnya, Sabtu, 22 Februari 2025. 

Arief mencontohkan, salah satu bentuk efisiensi yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi atau bahkan menghapus pengadaan mobil dinas yang dinilai berlebihan dan tidak pro-rakyat. 

“Di banyak daerah, mobil dinas bupati jumlahnya terlalu banyak. Hal ini terkesan foya-foya dan tidak mencerminkan kepedulian terhadap rakyat. Alangkah lebih baik jika anggaran dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat, seperti santunan bagi warga yang melahirkan atau meninggal dunia, seperti yang telah dijanjikan,” tegas Arief.

Program santunan sebesar Rp1 juta untuk setiap kelahiran dan kematian menjadi salah satu janji kampanye pasangan SAH yang dinanti-nanti oleh masyarakat.

Program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Namun, Arief juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada program-program populis, tetapi juga memperhatikan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. 

“Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Arwan)