Ket Gambar : Dubes LBBP RI untuk Swiss Febrian A. Ruddyard, perwakilan Indonesia selaku Presidensi CD, empat pekan hingga 15 Maret 2024, di Markas PBB, Jenewa, Swiss. | PTRI Jenewa/Muzzamil

 

Clickinfo.co.id, ​JENEWA, SWISS - Pemerintah Indonesia, melalui perwakilan ditugaskan yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk Swiss, Febrian A. Ruddyard, resmi memulai masa jabatannya sebagai Presiden Konferensi Perlucutan Senjata (Conference on Disarmament/CD) selama empat pekan hingga 15 Maret 2024, di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jenewa, Swiss.

Pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024, pekan kedua presidensi, Indonesia akan memimpin Segmen Pertemuan Tingkat Tinggi CD yang akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, António Guterres, pimpinan organisasi internasional seperti Sekretaris Eksekutif Organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBTO), serta pejabat tingkat tinggi dari 65 negara anggota CD, termasuk Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi.

Presidensi Indonesia bertekad memastikan CD tetap relevan dan responsif menyambut tantangan global yang kompleks dalam konteks perlucutan senjata.

Dilaporkan, Indonesia berkeinginan dengan menemukenali sedikitnya empat tantangan utama saat ini, yakni untuk mendorong kemajuan signifikan dalam implementasi komitmen perlucutan senjata nuklir, mengatasi retorika dan potensi penggunaan senjata nuklir, mengurangi ketertarikan negara terhadap aliansi militer, serta memperkuat komitmen negara pemilik senjata nuklir dalam perlucutan senjata.

"Dalam kapasitasnya sebagai Presiden CD, Indonesia melihat ini sebagai kesempatan penting menegaskan peran kepemimpinan dalam mendorong perdamaian dan keamanan global melalui agenda perlucutan senjata," keterangan resmi Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Senin (26/2/2024) Waktu Indonesia Barat, yang turut diterima redaksi.

Presidensi Indonesia akan memfokusi revitalisasi kemauan politik, pembangunan kepercayaan, pengurangan ketidakpercayaan antarnegara, dengan upaya menjembatani perbedaan dan polarisasi yang ada.

Inisiatif utama selama Presidensi, termasuk pelaksanaan diskusi tematik interaktif yang akan mengusung dua tema kritis: pertama, penyempurnaan metode kerja CD, dan kedua, upaya membangun kepercayaan serta mengurangi ketidakpercayaan.

"Kegiatan ini, yang merupakan inisiatif pertama dalam sejarah CD, akan menghasilkan dokumen kertas kerja atas nama Indonesia yang akan dijadikan dokumen resmi CD," sebut PTRI Jenewa.

Indonesia selain itu juga berkomitmen untuk memastikan CD membahas isu-isu baru dan penting, termasuk pemanfaatan teknologi baru sistem persenjataan, dengan pendekatan yang mengedepankan kerja sama, dialog terbuka, dan responsif terhadap aspirasi anggota CD.

Untuk diketahui, CD adalah forum kerja sama multilateral utama yang didirikan tahun 1979, beranggota 65 negara dengan kemampuan militer signifikan termasuk Indonesia. CD didirikan bertujuan untuk negosiasi perjanjian internasional dalam bidang perlucutan senjata, termasuk senjata pemusnah massal.

Selaku forum kerja sama multilateral utama untuk perundingan perjanjian internasional terkait perlucutan senjata, CD memainkan peran kunci dalam pengembangan perjanjian penting seperti Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), Konvensi Pelarangan Senjata Biologi (BTWC), Konvensi Pelarangan Senjata Kimia (CWC), dan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT).

Presidensi Indonesia di CD menandai langkah signifikan dalam upaya global menuju transformasi perlucutan senjata, khususnya senjata pemusnah massal dan mewujudkan perdamaian serta keamanan dunia yang lebih aman.​ (Muzzamil)