Ket Gambar : Gunawan Handoko, pemerhati masalah lingkungan dan permukiman. | Ist

Clickinfo.co.id - Jadi Pejabat pemerintah jangan anti kritik, harus siap menerima masukan dan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat.  

Sebagai pelayan masyarakat harus memiliki sifat tegar dan siap menerima kritikan. Pejabat juga harus bisa menjelaskan ke publik terkait kebijakan pemerintah dengan cara yang santun, transparan dan terbuka. 

Bencana banjir yang terjadi berulangkali merupakan musibah kemanusiaan, jadi wajar apabila ada yang menyampaikan rasa empatinya melalui aksi demo. 

Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. 
Dan itu dijamin oleh Undang-Undang. Maka dalam menghadapi unjukrasa tidak boleh bertindak represif seperti halnya menghadapi penjahat.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung beberapa hari ini yang meminta agar Walikota Bandar Lampung bersungguh-sungguh dalam menangani bencana banjir merupakan aksi kemanusiaan, sebagai bentuk solidaritas terhadap korban. 

Terlebih sudah ada korban 3 orang meninggal dunia. Siapapun dan warga manapun boleh mengungkapkannya, tidak harus warga masyarakat setempat. 

Seperti halnya aksi solidaritas rakyat Indonesia atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

Maka jangan ada pihak-pihak yang memperkeruh keadaan dengan menciptakan aksi unjuk rasa tandingan karena tidak terima Walikotanya di demo. 

Ini kan konyol, rakyat sengaja dibentur-benturkan hanya untuk mencari pembenaran.

Lebih baik fokus melakukan penanganan pasca banjir dengan melakukan perbaikan infrastruktur pengendali banjir. Jangan berhenti pada tanggap darurat, tapi juga tanggap penyebab.

Oleh: Gunawan Handoko
Pemerhati masalah Lingkungan dan Permukiman