Ket Gambar : Camat TBU, Iwan Setiawan. | Ist

Clickinfo.co.id - Polemik terkait dugaan penyelewengan anggaran belanja ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2024 di Tiyuh Karta Raya, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), masih bergulir.

Pemerintah kecamatan setempat menyatakan bahwa persoalan ini tengah dalam proses audit oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Camat TBU, Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini menunggu hasil resmi audit dari inspektorat terkait penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan di Tiyuh Karta Raya. 

"Kita hanya melakukan monitoring dan hasil monitoring tersebut sudah kita sampaikan kepada pihak inspektorat. Saat ini, pemeriksaan untuk tahun anggaran 2024 masih berlangsung," kata Iwan Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 14 April 2025.

Lebih lanjut, Iwan Setiawan menjelaskan bahwa dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Anggaran Pemerintah Tiyuh Tahun 2024, tidak terdapat satuan harga yang jelas untuk pengadaan kambing dalam program ketahanan pangan tersebut. 

"Pengadaan barang di Tiyuh itu berdasarkan survei pasar di sekitar, karena harga kambing itu kan fluktuatif, kadang naik kadang turun," terangnya.

Pihak kecamatan berharap hasil audit dari inspektorat dapat memberikan klarifikasi yang komprehensif terkait persoalan ini, sehingga langkah-langkah selanjutnya dapat ditentukan secara transparan dan akuntabel.

Sebelumnya, dugaan penyelewengan Dana Desa sebesar Rp 150 juta untuk program ketahanan pangan di Tiyuh Karta Raya ini mencuat dan menjadi perhatian publik. Sekretaris Tiyuh Karta Raya, Beni, mengungkapkan bahwa alokasi dana tersebut termasuk anggaran sebesar Rp 102 juta untuk pengadaan 51 ekor kambing babon.

Menurut Beni, pembelian puluhan kambing tersebut dilakukan melalui seorang pedagang lokal tanpa adanya proses seleksi penawaran yang terbuka. 

"Kami membeli kambing melalui pedagang di sekitar sini saja karena dia sanggup menyediakan kambing babon dengan harga Rp 2 juta per ekor," kata Beni.

Beni menjelaskan bahwa anggaran Rp 150 juta untuk program ketahanan pangan ini merupakan 20% dari total Dana Desa tahun 2024 yang mencapai Rp 783 juta. 

Selain pengadaan kambing, dana tersebut juga dialokasikan untuk bibit ikan nila dan lele untuk kolam, serta bibit tanaman cabai dan terong untuk kebun.

Namun, program ketahanan pangan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dinilai tidak berhasil. 

Hingga saat ini, dilaporkan hanya sebagian kecil kambing yang masih hidup, sementara program bibit ikan dan tanaman sudah tidak berjalan. 

"Bisa dibilang program ini gagal, sekarang yang masih bertahan hanya kambing saja, yang lainnya sudah pada mati," ungkap Beni.

Sementara itu, seorang warga Tiyuh Karta Raya memberikan keterangan yang berbeda terkait kualitas kambing yang diterima. 

Warga yang enggan disebutkan namanya tersebut mengaku menerima kambing babon biasa yang belum pernah beranak dari pemerintah tiyuh, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi dan kualitas pengadaan. (Heri)