Ket Gambar : Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat (Pesibar) berlangsung alot pada Selasa, 5 November 2024. Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id - Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat (Pesibar) berlangsung alot pada Selasa, 5 November 2024.

Agenda utama rapat yang dihadiri 23 dari 25 anggota DPRD ini adalah mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pesibar Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, ini dihadiri pula oleh Wakil Bupati Pesibar, A. Zulqoini Syarif, S.H., Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., beserta jajaran kepala OPD, Forkopimda, dan Camat.

Sorotan tajam dari berbagai fraksi tertuju pada beberapa isu krusial, di antaranya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan bencana alam, ketergantungan terhadap dana transfer pusat, digitalisasi pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan.

Juru Bicara Fraksi NasDem, Rendi Rinaldi, menekankan perlunya peningkatan kinerja OPD dalam menggenjot PAD. 

Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya mitigasi dan respons cepat terhadap bencana, mengingat letak geografis Pesibar yang rawan bencana alam.

Ketergantungan Pesibar terhadap dana transfer pusat yang mencapai Rp831.270.805.584 menjadi perhatian serius Fraksi NasDem. 

Mereka mendorong penguatan struktur ekonomi lokal agar lebih mandiri dan berkelanjutan. 

Selain itu, Fraksi NasDem juga mendesak percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan layanan yang cepat, tepat, dan terjangkau.

"Digitalisasi adalah solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan kepada masyarakat," tegas Rendi Rinaldi.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru Bicara Mat Muhizar, menyoroti pentingnya prinsip anggaran berimbang, mengingat status Pesibar sebagai daerah berpendapatan rendah. 

Kritik tajam dilayangkan terkait penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dinilai belum optimal.

“Kami menilai Pemkab belum sepenuhnya memiliki komitmen dalam menangani permasalahan tersebut,” tegas Mat Muhizar.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti ketimpangan pembangunan di beberapa wilayah, seperti Pekon Pagar Bukit dan Pekon Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan. 

Mereka juga menyoroti mangkraknya pembangunan kantor TP-PKK dan meminta agar penambahan anggaran untuk gedung tersebut ditunda.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan meminta evaluasi serapan anggaran dan mempertanyakan efektivitas alokasi dana untuk program-program tertentu.

Rapat Paripurna ini menjadi forum penting bagi DPRD dan Pemkab Pesibar untuk menyamakan visi dan misi dalam pembangunan daerah. 

Kritik dan saran yang disampaikan diharapkan menjadi masukan berharga untuk merumuskan kebijakan yang pro-rakyat dan berdampak positif bagi kemajuan Pesibar. (Nurman)