Ket Gambar : Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) Lampung mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung. Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id - AMPK ancam demo, bongkar korupsi proyek jalan Bandarlampung.

Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) Lampung mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung.

Langkah tegas ini diambil setelah dua surat resmi yang mereka layangkan terkait dugaan korupsi pada proyek peningkatan jalan di Kampung 40, Kelurahan Bakung, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandarlampung, diabaikan.

Ketua AMPK Lampung, Indra Bangasawan, menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek pembangunan jalan rabat beton di Jalan Pemuda, Gg Al Barokah 1,2,3, dan 4. 

Proyek senilai Rp287.912.762 yang dikerjakan oleh CV Lapak Inten Dua ini diduga sarat dengan penyimpangan.

"Berdasarkan bukti-bukti foto yang kami peroleh di lapangan, terlihat jelas adanya banyak kejanggalan. Mulai dari papan nama yang baru dipasang setelah disoal, ketidakpatuhan terhadap standar Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan Kerja (K3), hingga dugaan ketidaksesuaian spesifikasi," tegas Indra, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Indra menambahkan, pihaknya telah secara resmi menyurati Dinas PU Kota Bandarlampung terkait dugaan korupsi ini. 

Namun, hingga saat ini belum ada respons yang berarti dari pihak dinas. 

"Kami sudah dua kali melayangkan surat, namun tidak ada tindak lanjut sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Dinas PU tidak serius dalam menangani laporan masyarakat," ujarnya.

AMPK Lampung menilai, sikap acuh tak acuh Dinas PU Kota Bandarlampung ini sangat disayangkan. Pasalnya, sebagai lembaga negara, Dinas PU seharusnya transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. 

"Kami berharap pihak berwenang dapat segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini," imbuh Indra.

Ancaman aksi unjuk rasa ini semakin menguatkan dugaan adanya upaya untuk melindungi oknum yang terlibat dalam proyek tersebut. 

AMPK Lampung bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya bertekad untuk terus memperjuangkan keadilan dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. (Wawah)