Ket Gambar : Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menandatangani kesepakatan penting dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Foto: Dok Adpim

Clickinfo.co.id - Petani dapat akses pupuk non subsidi berkualitas dari Pemprov Lampung.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menandatangani kesepakatan penting dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) di Mahan Agung, pada Jumat, 3 Mei 2024 kemarin. 

Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada Petani Pengguna Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam mendapatkan Pupuk Urea Non Subsidi.

Provinsi Lampung, yang terkenal sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional, telah mengambil langkah strategis ini mengingat posisinya sebagai produsen padi terbesar ke-5 di Indonesia. 

Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi untuk memastikan ketersediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat: tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat.

Menurut data e-RDKK, sekitar 677.957 NIK petani berhak mendapatkan subsidi pupuk dengan total kebutuhan mencapai 1.043.405 ton.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi, termasuk Urea, NPK, dan NPK Formula Khusus.

Namun, untuk mengatasi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi, Gubernur Arinal Djunaidi menjelaskan perlunya penggunaan pupuk non subsidi. 

"Dalam kerjasama dengan PT Pusri Palembang, pemerintah Lampung berupaya memberikan solusi dengan menyediakan pupuk non subsidi yang berkualitas dan terjangkau," kata Arinal.

Kerjasama ini juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai mitra dalam penyaluran pupuk ke petani. 

"Dengan melibatkan Bumdes, diharapkan rantai pemasaran pupuk bisa lebih efisien, memastikan petani mendapatkan pupuk langsung dari gudang PT Pusri di Palembang," ungkapnya. 

Saat ini, lanjut Arinal, tiga Bumdes telah memenuhi syarat untuk menyalurkan pupuk urea non subsidi, sementara penandatanganan perjanjian kemitraan antara Bumdes dan PT Pusri Palembang akan segera dilakukan.

Semen, Direktur Utama PT Pusri Palembang, Daconi Khotob, menyambut baik kesepakatan ini. 

Menurutnya, alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung telah mencapai 80%, dan kekurangan 20% akan dipenuhi melalui pupuk non subsidi.

Pada tahun 2024, PT Pusri Palembang akan menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 1,6 juta ton, di mana setengahnya dialokasikan untuk Provinsi Lampung. 

"Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian di Lampung," ujarnya. 

Kesepakatan ini bukan hanya tentang pupuk, tapi juga tentang membuka peluang baru bagi petani Lampung untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan. 

"Diharapkan, langkah ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat petani," tandasnya. (Nadillah)