Ket Gambar : Proyek normalisasi Sungai Lawe Sekeben di Desa Lembah Haji, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id - Proyek normalisasi Sungai Lawe Sekeben di Desa Lembah Haji, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara, menuai sorotan tajam dari masyarakat. 

Pekerjaan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Daerah Aceh Tenggara ini dinilai asal-asalan dan berpotensi mengancam keselamatan warga.

Salah seorang warga, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekhawatirannya kepada Clickinfo.co.id pada Kamis, 30 Januari 2025. 

Menurutnya, tembok penahan tanah yang dibangun dalam proyek normalisasi tersebut sangat lemah dan tidak sesuai dengan standar.

"Pekerjaan ini terlihat asal-asalan. Tembok penahan tanahnya hanya dibangun dalam waktu sehari dan material galiannya dibiarkan begitu saja. Kami khawatir jika musim hujan tiba, jembatan akses warga akan terancam runtuh," ujarnya.

Selain itu, warga juga menyoroti adanya bangunan tembok penahan tanah lama yang dirobohkan namun tidak dibangun kembali. 

Kondisi ini sangat membahayakan, terutama akses menuju salah satu pesantren di daerah tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Aceh Tenggara belum memberikan tanggapan. 

Upaya untuk menghubungi beliau melalui telepon seluler dan WhatsApp tidak membuahkan hasil.

Menanggapi hal ini, Junedi Sinaga, Ketua LSM KPK Nusantara, merasa heran. 

"Seharusnya, normalisasi sungai itu berkaitan dengan pengerukan material sungai, bukan malah membangun tembok penahan tanah. Ini harus diperjelas. Selain itu, volume pekerjaan juga tidak tertera di papan proyek, ini sangat mencurigakan," ungkap Junedi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek normalisasi Sungai Lawe Sekeben dilaksanakan oleh CV Empat Lima dengan nilai kontrak sebesar Rp179.739.000. 

Junedi berharap agar aparat penegak hukum (APH) dapat menyelidiki kasus ini dan memberikan efek jera kepada kontraktor nakal.

"Uang negara harus digunakan secara tepat guna dan tidak boleh disalahgunakan. Kami berharap APH dapat bertindak tegas agar kasus seperti ini tidak terulang kembali," tegas Junedi. (Usman)