Ket Gambar : Milenial Indonesia (MI) Lampung menggelar webinar nasional pada Minggu, 8 Desember 2024 dengan tema "Represifisitas Polri dan Peninjauan Ulang Fusi TNI-Polri". Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id – Isu penyatuan TNI dan Polri kembali mencuat dan menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. 

Menanggapi hal ini, Milenial Indonesia (MI) Lampung menggelar webinar nasional pada Minggu, 8 Desember 2024 dengan tema "Represifisitas Polri dan Peninjauan Ulang Fusi TNI-Polri". 

Dalam diskusi yang dipandu oleh Altagracia, para pembicara yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, dan perwakilan MI Lampung secara tegas menolak wacana penyatuan TNI dan Polri. 

Mereka berargumen bahwa langkah tersebut justru akan memperburuk situasi dan tidak memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Salah satu poin utama yang dibahas dalam webinar ini adalah maraknya kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian. 

Para peserta berbagi pengalaman mereka saat melakukan aksi demonstrasi, di mana mereka kerap kali menghadapi tindakan represif dari pihak kepolisian. 

Ketua LBH PP KMHDI, I Gede Sandy Satria, mengungkapkan bahwa kasus-kasus kekerasan yang melibatkan Polri baik secara individu maupun sistematis merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. 

Menurutnya, reformasi menyeluruh di tubuh Polri menjadi keharusan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan profesional.

"Permasalahan kepolisian di Indonesia sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan perubahan struktural semata. Perlu ada reformasi mendasar dari pondasinya," tegas Sandy.

Fusi TNI-Polri Dinilai Berbahaya

Para peserta webinar juga memperingatkan bahaya dari wacana penyatuan TNI dan Polri. Mereka berpendapat bahwa langkah tersebut justru akan mengarah pada militerisasi kepolisian dan semakin mengurangi ruang demokrasi.

"Jika Polri tidak lagi independen dan berada di bawah kendali TNI atau kementerian lain, maka akan berdampak buruk bagi penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia," ujar Prayoga Salim, Ketua Umum MI Lampung.

Prayoga menegaskan bahwa webinar ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan merupakan bentuk komitmen MI Lampung untuk mengawal proses reformasi kepolisian. 

Mahasiswa, menurutnya, memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi dan memastikan terwujudnya Indonesia yang lebih baik.

"Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akan terus mengawal reformasi kepolisian untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik untuk Indonesia kedepannya," tegas Prayoga.

Diketahui, webinar yang digelar oleh MI Lampung ini menjadi bukti bahwa mahasiswa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial dan politik yang terjadi di negeri ini. 

Dengan menolak wacana fusi TNI-Polri dan mendesak reformasi Polri, para peserta webinar berharap agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan melindungi seluruh warga negara.