LMPI Lampung Desak Pemerintah Segera Ambil Tindakan Atas Konflik Agraria di Way Huwi

LMPI Lampung Desak Pemerintah Segera Ambil Tindakan Atas Konflik Agraria di Way Huwi
Ket Gambar : Ketua LMPI Lampung, Alisa Hendra, mengecam tindakan PT. BTS yang dinilai arogan dengan menutup paksa lapangan umum yang telah digunakan warga selama puluhan tahun. Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id – Konflik agraria yang melibatkan warga Desa Way Huwi dengan PT. Budi Tata Semesta (BTS) terus memanas. Persoalan ini telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil.

Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Provinsi Lampung turut angkat bicara terkait kasus ini. 

Ketua LMPI Lampung, Alisa Hendra, mengecam tindakan PT. BTS yang dinilai arogan dengan menutup paksa lapangan umum yang telah digunakan warga selama puluhan tahun.

"Tindakan (menutup paksa) lapangan umum itu cerminan arogansi kesewang-wenangan. Kami berharap negara hadir dalam masalah ini," tegas Alisa, Senin, 27 Januari 2024. 

LMPI menilai bahwa tindakan PT. BTS telah melanggar hak-hak masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. 

Oleh karena itu, organisasi ini mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan menyelesaikan masalah ini.

"Kami meminta kepada Presiden Prabowo untuk memerintahkan instansi yang berwenang untuk 'membedah' keberadaan SHGB PT BTS dan sejumlah SHGB lainnya di desa setempat karena diduga ada pelanggaran yang terjadi," kata Alisa.

LMPI menduga adanya pelanggaran hukum dalam proses penerbitan SHGB untuk PT. BTS. 

Mereka meragukan keabsahan SHGB tersebut mengingat lahan yang diklaim telah digunakan sebagai fasilitas umum oleh warga jauh sebelum SHGB diterbitkan.

"Masa iya lahan fasum boleh dimasukkan ke SHGB, ini perlu di bedah, bagaimana proses terbitnya SHGB itu," ujar Alisa.

LMPI menyatakan akan terus mendukung perjuangan warga Desa Way Huwi untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. 

Organisasi ini akan membawa permasalahan ini ke tingkat nasional dan meminta kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agraria ini.

"Kami akan bawa permasalahan ini ke DPR RI dan Presiden Prabowo dengan harapan SHGB nya dicabut dan dibatalkan," pungkas Hendra.

Related Posts

Comments (0)

There are no comments yet

Leave a Comment