Ket Gambar : Petikan suasana Dialog Jaminan Sosial Ketenagakerjaan taja Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI dan JSK, Kemnaker, di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Jl Basuki Rahmat 16, Bandarlampung, Rabu 12 Juli 2023. | Disnaker Lampung/Muzzamil

Clickinfo.co.id, BANDARLAMPUNG - Pemerintah melalui Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSK), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyambangi publik naker Bumi Ruwa Jurai, pada Rabu 12 Juli 2023.

Para pejabat kementerian pimpinan Menaker perempuan kedua Tanah Air, Dr Ida Fauziyah ini bertandang untuk menyerap sebanyaknya saran masukan, rekomendasi programatik terkait rencana pemerintah melakukan revisi atas dua beleid Peraturan Pemerintah (PP) sekaligus, yakni PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dan, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah berproses merevisi dua beleid yang masing-masing berlaku sejak 2 Februari 2021. Proses penjaringan aspirasi publik pun digencarkan.

Di Lampung, Kemnaker melalui unit kerja pimpinan Direktur JSK, Retna Pratiwi; mendampingi Dirjen PHI JSK, Indah Anggoro Putri; membalutnya dalam Dialog Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Ballroom Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Jl Basuki Rahmat Nomor 16, Kelurahan Sumur Putri, Telukbetung Selatan, Bandarlampung.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Dr Agus Nompitu, berujar dialog dalam rangka harmonisasi program klaster Jaminan Hari Tua (JHT) dan jaminan pensiun, itu sekaligus guna menyerap aspirasi publik terhadap revisi PP 35/2021 dan PP 36/2021 oleh pemangku kepentingan sini.

"Terkait persoalan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja. Tujuannya, agar semua pemangku ketenagakerjaan ini bisa mengedepankan aspek perlindungan tenaga kerja, sehingga diharapkan akan semakin banyak perusahaan yang patuh ya, mematuhi dan peduli terhadap perlindungan tenaga kerjanya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujar dia.

"Hak buruh/pekerja mendapat perlindungan, kewajiban perusahaan berikan perlindungan," lugas Agus Nompitu, didampingi Sekretaris Disnaker Lampung, Sifa Aini, dan Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Lampung.

Agus bilang, pihaknya berharap pemerintah pusat selaku regulator nasional juga mendorong perusahaan untuk dapat memberikan dan meningkatkan derajat kualitas dan kuantitas perlindungan bagi tenaga kerja dengan memberikan jaminan sosial sesuai UU, seperti jaminan sosial kecelakaan kerja, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, dan sebagainya.

Selain Kadisnaker Agus Nompitu yang juga turut menarasumberi dialog dengan materi Kondisi Ketenagakerjaan di Lampung, hadir narasumber lainnya, Aulia Inraya Pradipta dan Caesar Cahyo, dimoderatori Sario.

Cek absensi, peserta dialog ini terdiri dari para pimpinan/utusan 15 perusahaan besar dan menengah, dan 10 perusahaan kecil/mikro, asosiasi profesi, serikat buruh/serikat pekerja tingkat provinsi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker), serta pakar ketenagakerjaan dan hubungan industrial, utusan empat perguruan tinggi, dan media massa.

Dari unsur kecabangan asosiasi profesi sektor perekonomian entitas resmi dunia usaha dunia industri (DUDI) representasi pengusaha dalam relasi hubungan industrial terkait sistem pengupahan nasional, hadir pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung.

Selengkapnya, diketahui dari afirmasi "sesepuh" yang juga pengurus Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP APINDO Lampung, Hariyanto, dari sekretariat DPP APINDO Lampung yang berkantor di Gedung Darmapala, Jl Pagar Alam Nomor 61 (Gang PU) Kedaton, Bandarlampung.

Yakni, ketua bidang industri manufaktur, yang juga Head of Human Resources PT Nestlé Indonesia Panjang Factory, Bernad H Simanjuntak; ketua bidang properti, pengembangan kawasan, dan agraria, bos KEA Cahaya Gemilang, Lukman Nur Hakim; serta cum Management Trainee PT Great Giant Pineapple (GGP) Terbanggi Besar Lampung Tengah, Desi Indriani; dan, People Partner Factory and Others Area PT Great Giant Foods (GGF), Ady Dwiantoro.

"Siap. Ini pak," sahut Hariyanto cepat, merinci keempatnya, via WhatsApp, Kamis (13/7/202) pagi, pukul 09.02 Waktu Indonesia Barat.

Sementara terpisah, kurang lebih sama waktu beda tempat, Ketua DPP APINDO Lampung Ary Meizari Alfian menghadiri Dialog Publik "Transformasi Ekonomi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung", taja bareng Bappeda Lampung dan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung, hibrida, luring dari Minister Room 2nd Floor, Novotel Lampung Hotel, Jl Gatot Subroto Nomor 136 Sukaraja, Bumi Waras, Bandarlampung, daring via Zoom diunggah via kanal ofisial YouTube Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu pagi hingga jelang siang WIB.

Ary Meizari hadir didapuk sebagai bersama sejawat utusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung, Dr Asrian Hendicaya, ekonom cum intelektual organik yang juga tercatat aktif sebagai pengurus Bidang UMKM-IKM DPP APINDO Lampung, selaku penanggap materi narasumber dialog jaring aspirasi pemangku terkait on going process penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045 dan per derivatif yakni RPJP Daerah Provinsi Lampung 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025-2030, tersebut.

Lima narasumber itu, yakni Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Irfan Farulian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Mulyadi Irsan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Nairobi, Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDKES) Lampung Ardiansyah (Bang Aca), dan Corporate Affair Director PT GGP Welly Sugiono.

Dalam dialog yang dibuka resmi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, sekaligus mewakili membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dipandu langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung, Rinvayanti, narasumber pertama, Deputi Kepala Perwakilan BI Lampung Irfan Farulian, mempresentasikan materi Prospek dan Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Lampung Menuju Indonesia Emas. Lainnya, Dekan FEB Unila Prof Nairobi memaparkan Strategi Meningkatkan Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi di Provinsi Lampung.

Notabene, dua narasumber, yakni Ardiansyah karib Bang Aca, bos Radar Lampung Group ini juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan DPP APINDO Lampung, dan Corporate Affair Director PT GGP Welly Sugiono, juga anggota Dewan Pertimbangan DPP APINDO Lampung.

Di antara seratusan peserta hadir fisik latar pimpinan PTN/PTS antara lain Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Dr Febriansyah, organisasi kemahasiswaan intra kampus, OPD Pemprov Lampung antara lain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni, asosiasi profesi, akademisi, perbankan, media massa, dan lainnya.

Selain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung Kementerian Keuangan (Kemkeu) M Dody Fachrudin, utusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Lampung, dan instansi vertikal kementerian/lembaga negara lainnya, hadir tokoh yang juga arsitek cum budayawan, anggota Dewan Penasihat DPP APINDO Lampung, Anshori Djausal.

Pengurus APINDO Lampung hadir lainnya, Wakil Ketua IV yang juga Ketua DPD Astindo Lampung Adi Susanto, Wakil Sekretaris III M Ajie Munawwar, Wakil Bendahara IV cum founder/CEO RM Minang Indah Group dan RM Embun Pagi Raya, Junaedi. Dari depan laptop tempat masing-masing, hadir virtual ratusan peserta, antara lain pimpinan SMA Negeri se-Lampung. Sayangnya berisik.

Kendati terganggu audio berisik, olah data, sebagaimana dipetik dari pidato pembuka Gubernur Lampung melalui Sekdaprov Fahrizal Darminto, menariknya, orang nomor satu di Lampung itu 'menitipkan' pada seluruh peserta dialog, empat pokok bahasan yang dimintakan saran masukan, salah satunya terkait aspek tenaga kerja.

Agar tak multitafsir, usai Sekdaprov Fahrizal menginfokan secara nasional pemerintah kini sedang giat-giatnya mengkonsolidasikan perumusan dan penyusunan peta jalan, cetak biru, dan rencana induk RPJPN 2025-2045.

Dimana situasinya, ujar Fahrizal, situasi seiring tahun pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional pascapandemi saat ini, pergerakan seluruh anak bangsa kembali mencapai rerata pertumbuhan ekonomi seperti sediakala, sedang "menggairahkan".

Alih-alih status Indonesia kini terus melaju ke arah negara maju, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia segera keluar dari jebakan middle trap economy, bukan lagi negara berkembang.

"Tingkat kemiskinan harus ditekan, tingkat pengangguran ditekan serendah-rendahnya  nah ini yang selalu ditekankan," ujar Fahrizal yang jua pernah menjabat Kepala Bappeda Lampung ini, planolog jebolan sekaligus Ketua Ikatan Alumni ITB Provinsi Lampung.

Pun tataran Pemprov Lampung. Gubernur Arinal ujar Fahrizal, berharap dialog dapat memperkaya substansi penyusunan RPJPD Lampung 2025-2045, dan RPJMD Lampung 2025-2030. Mengingat, kedua rencana pembangunan ini menjadi rujukan visi misi kepala daerah kedepan, sebab itu gubernur mengajak peserta dialog memberikan masukan baik ide/gagasan, saran masukan dan rekomendasi kebijakan terkait purwarupa akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai input penyusunan RPJPD dan RPJMD Provinsi Lampung kedepan. Itu.

Bukannya apa, ini juga demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Karenanya, gubernur berharap, RPJPD pun RPJMD Lampung tersusun nantinya dapat semakin berkualitas dengan pengayaan masukan seluruh pengampu pembangunan daerah setempat sehingga dapat menjadi pijakan ideal pembangunan daerah kedepan.

Wanti Gubernur, penyusunan RPJPD Lampung 2025-2045 dan RPJMD Lampung 2025-2030 yang tengah berproses, disusun sebaik-baiknya, dan harus jadi komitmen bersama.

Sebab, bila perencanaan pembangunan daerah dapat tersusun dengan baik, maka akan berdampak pada kesejahteraan rakyat, dan pembangunan daerah akan jadi makin berkualitas. Pun, di Lampung. Kedua rencana tersebut, klaim gubernur, bisa menjawab upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan lebih maju.

"Melalui dialog ini kita buka seluas-luasnya menerima masukan, karena ini adalah rencana kita semua,” lugas dia memesankan, rencana pembangunan daerah disusun dengan pelibatan luas berbagai pihak: DUDI, pegiat ekonomi, akademisi, asosiasi profesi, dan lainnya.

"Media massa pun berkontribusi bagaimana rencana-rencana ini terdiseminasi kepada masyarakat. Kita melakukan akselerasi sehingga transformasi itu berjalan dengan baik sehingga pada 2045 nanti betul-betul tercapai Indonesia Emas,” imbuh gubernur.

"Apa yang dilakukan ini (proses input saran masukan stakeholder) juga jadi bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia," imbuhnya lagi, menyebut wabil khusus tujuan kesatu hingga ketiga, yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa."

“Inilah yang harus kita terjemahkan dalam RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2030,” intensi dia, lantas 'menitip' empat pointers bahasan tersebut, yang diistilahkan sebagai challenge oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung, Rinvayanti, saat pengantar dialog usai sambutan pembuka.

Untuk dapat menjadi perhatian bersama, dan agar dibahas pada dialog. Meliputi, intensi upaya sistemik mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi patut dibarengi dengan pemerataan (redistribusi pembangunan berkeadilan substantif).

Lalu, pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan hasil pembangunan yang inklusif bukan hanya di palagan ekonomi tetapi juga termasuk sosial dan budaya, memperhatikan isu stratejik pembangunan keberlanjutan berwawasan lingkungan, dan memperhatikan aspek tenaga kerja.

“Bapak Gubernur berharap kita semua bisa dapat memberikan kontribusi,” pungkas Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto.

Pembaca, asal tahu, tetapi namanya juga proyeksi: perkiraan di masa depan berdasar kecenderungan pada saat ini dan masa lalu, Bappenas dalam buku "Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025" terbitan 18 Desember 2006, menyajikan hasil perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2000-2025 secara nasional dan provinsi (saat itu 30 provinsi).

Hasil proyeksi itu menunjukkan, penduduk Indonesia yang berjumlah 205,8 juta tahun 2000 akan menjadi 248,46 juta pada tahun 2015, menjadi 261,15 juta pada tahun 2020, menjadi 272,27 juta jiwa pada tahun 2025.

Fakta bicara lain, disitat Dataindonesia.id, berdasar laporan Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia tercatat sebagai negara berpopulasi penduduk terbanyak di Asia Tenggara, yaitu 277,43 juta jiwa pada 2023.

Proporsinya 40,8 persen dari total penduduk kawasan Asia Tenggara, yang diproyeksikan mencapai 679,69 juta jiwa pada 2023, setara dengan 8,09 persen dari total penduduk dunia, sekitar 8,4 miliar jiwa.

Mengurusi 277,43 juta jiwa manusia, belum lagi kalkulasi ledakan dari bonus demografi didalamnya tentu harus luar biasa mangkus.

Termasuk isu sentral ketenagakerjaan, dan jaminan sosial berada di antara kelindan didalamnya, yang juga harus digarap serius.

Momen Golden Tulip Springhill dan Novotel Lampung 12 Juli 2023, bagi sementara bak seremoni belaka. Sisi berbeda, secara berkedalaman, bagi sementara lainnya pestatus pemangku kepentingan, keduanya tergolong kata upaya serius. Itu. (Muzzamil)