Clickinfo.co.id, Pesisir Barat - Menyimak sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan Rekayasa penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Pesisir Barat yang kemudian dilaporkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat merupakan Preseden Buruk bagi ranah Penyelenggaraan pemilu. 

Selain itu kami Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) menyimak, mendengarkan dan menganalisis secara teliti dalam Live streaming yg disiarkan oleh DKPP menilai dalam keterangan terkait Surat Permohonan maaf pihak Bawaslu kepada Bupati Pesisir Barat atas kesalahannya merupakan bentuk penyelewengan jabatan, kami berpikir bahwa Netralitas Bawaslu Pesisir Barat akan pudar bahkan tercemar, karena seyogyanya Badan Penyelenggara Pemilu hanya tunduk pada Undang-Undang dan atau Perbawaslu bukan pada sebab penyelenggara pemilu bersifat mandiri tanpa campur tangan kekuasaan.

Saya Desmus Erisa sebagai ketua umum HMPPB berharap kepada Ketua DKPP RI agar dapat memberikan Sanksi Pemberhentian tetap terhadap 3 Komisioner Bawaslu Pesisir Barat, karna dengan adanya permasalahan tersebut menambah catatan hitam dalam setiap agenda pembentukan Panitia pengawas pemilu, ditahun sebelumnya Bawaslu Pesisir Barat yang juga diketuai oleh Komisioner Bawaslu yang sama membuat gaduh akibat adanya salah satu adik kandung Komisioner diangkat sebagai Panwaslu, kemudian mencuat di berbagai media masa Pesisir Barat pun kemudian hilang karena tidak ada sanksi yang diterima oleh Bawaslu.

Masyarakat Pesisir Barat mengharapkan adanya Pemilu yang lurus, bersih, jujur ​​dan adil tidak condong berat sebelah ataupun terkotak-kotak, maka perlu juga Badan Pengawas yang Profesional, berani dan jujur, sebagi catatan bahwa Pada Pilkada 2020 terjadi Konflik di Pesisir Barat salah satu masalah karna kepercayaan masyarakat memudar terhadap penyelenggara, maka kami berharap agar adanya sanksi Tegas dan adil bagi mereka yang akan mencederai Demokrasi.