Ket Gambar : Rapat pemantapan pengurus dan buka puasa bersama yang digelar di Rumah Makan Raja Liwet Kalianda, Lampung Selatan, pada Jumat, 14 Maret 2025. | Ist

Clickinfo.co.id - Tim formatur pengisian Kepengurusan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lampung Selatan telah menyelesaikan penyusunan struktur kepengurusan untuk periode 2025-2030. 

Sebanyak 51 kepala desa aktif dari 16 kecamatan di Lampung Selatan mengisi struktur kepengurusan tersebut.

Penyusunan komposisi kepengurusan ini merupakan hasil rapat pemantapan pengurus dan buka puasa bersama yang digelar di Rumah Makan Raja Liwet Kalianda, Lampung Selatan, pada Jumat, 14 Maret 2025.

Rapat pemantapan yang mengusung tema "Bersatu Membangun Desa Untuk Indonesia Emas" ini menghasilkan komposisi jajaran pengurus DPC APDESI Lampung Selatan periode 2025-2030.

Ketua terpilih DPC APDESI Lampung Selatan, Muhammad Yani, menjelaskan bahwa rapat pemantapan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Cabang (Muscab) I APDESI Lampung Selatan yang diadakan pada 3 Februari 2025 lalu.

"Alhamdulillah, hari ini kami telah menyelesaikan finalisasi komposisi kepengurusan sebagai tindak lanjut hasil Muscab I APDESI Lamsel pada tanggal 3 Februari 2025 lalu," ujar Muhammad Yani.

Ia menambahkan, 51 kepala desa yang mengisi kepengurusan tersebut berasal dari 16 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Lampung Selatan. 

"Satu kecamatan belum masuk ke dalam struktur. Komposisi ini nanti kami ajukan ke Provinsi untuk di-SK-kan dan selanjutnya kami akan mempersiapkan pelantikan pengurus yang insya Allah bisa digelar pada bulan April mendatang," jelas Muhammad Yani, yang juga merupakan Kepala Desa Way Huwi.

Muhammad Yani berharap seluruh jajaran pengurus memiliki komitmen kuat untuk bersinergi agar kehadiran APDESI dapat dirasakan manfaatnya oleh kepala desa, masyarakat desa, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Struktur DPC APDESI Lampung Selatan periode 2025-2030 terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan dua Wakil Sekretaris, Bendahara dan dua Wakil Bendahara. 

Selain itu, terdapat 11 bidang yang memperkuat kepengurusan, yaitu:

* Bidang Kelembagaan dan Kaderisasi
* Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM
* Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan
* Bidang Ekonomi, Koperasi, dan UMKM
* Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
* Bidang Hubungan Antar Lembaga
* Bidang Pendidikan dan Pelatihan
* Bidang Informasi dan Komunikasi
* Bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Lingkungan Hidup
* Bidang Perdesaan dan Desa Tertinggal
* Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Keamanan. (Novis)