Ket Gambar : Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menerima berkas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2025 dari perwakilan DPRD Pesibar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD, Rabu (5/11/2025). Dok: Ist

Clickinfo.co.id – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang rapat utama DPRD Pesibar, Rabu (5/11/2025).

Rapat paripurna yang berlangsung dengan khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Pesibar, Muhammad Amin Basri, S.M., serta diikuti oleh 20 dari total 24 anggota DPRD. Kehadiran para wakil rakyat itu menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung proses legislasi daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Pesisir Barat, serta perwakilan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP). Kehadiran unsur eksekutif dan organisasi perempuan daerah ini menambah kekhidmatan serta memperkuat sinergi antar lembaga pemerintahan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pesibar, Yeni Ernida, S.Pd., menyampaikan nota penjelasan atas dua Ranperda inisiatif DPRD. Adapun kedua rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak, yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dalam suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan berkeadilan.

2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat, yang bertujuan memperkuat landasan hukum dalam menjamin kesetaraan hak, kesempatan, serta partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.

Melalui pembahasan dua Ranperda tersebut, DPRD Pesibar berharap dapat memperkaya regulasi daerah yang berpihak pada kelompok rentan sekaligus memperkuat visi Pesisir Barat sebagai kabupaten yang inklusif, berkeadilan, dan humanis. (Nurman)