Ket Gambar : Ratusan buruh FSPMI dan KSPI geruduk Kantor Bupati Probolinggo menuntut kenaikan UMK 2026. Foto: Ist

Clickinfo.co.id – Ratusan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Probolinggo, Kamis, 18 Desember 2025. 

Massa menuntut perbaikan kesejahteraan dan menolak kebijakan upah murah untuk tahun penetapan 2026.

Massa aksi yang terdiri dari FSPMI, KSPI, Jamkeswatch, Garda Metal, hingga simpatisan Partai Buruh Kabupaten Probolinggo tersebut membawa tiga tuntutan utama dalam audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Probolinggo, Edi Suprapto, menjelaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah berpihak pada nasib pekerja dalam pembahasan Dewan Pengupahan (DP) mendatang.

Dalam audiensi yang ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker), Kadinkes, dan Kapolres Probolinggo, pihak serikat pekerja menyampaikan poin-poin krusial:

1. Penetapan UMK Berbasis KHL: Mendesak penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang selaras dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur.

2. Rekomendasi UMSK 10%: Meminta adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 10 persen, mengingat Probolinggo memiliki sektor unggulan seperti pembangkit listrik.

3. Reformasi Layanan Publik: Menuntut perbaikan menyeluruh pada layanan publik bagi para pekerja.

"Kami meminta Pemkab di Dewan Pengupahan nanti menjadi penengah yang baik, tidak memihak siapapun, dan berdiri di tengah-tengah," tegas Edi Suprapto di lokasi aksi.

Menanggapi argumen bahwa kenaikan upah dapat menghambat investasi, Edi memberikan perbandingan dengan daerah tetangga. Ia menilai alasan tersebut tidak relevan jika melihat pertumbuhan industri di wilayah dengan upah tinggi.

"Sampai hari ini, Pasuruan masih banyak investor yang masuk padahal upahnya jauh lebih tinggi dibandingkan Probolinggo. Jadi tidak pas kalau ada alasan investor takut masuk gara-gara masalah upah," jelasnya.

Edi menambahkan, jika dalam pembahasan di Dewan Pengupahan terjadi kebuntuan (deadlock), buruh berharap formulasi kebijakan minimal disamakan dengan tahun lalu guna menjaga daya beli pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pihak buruh juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Probolinggo, khususnya Sekda Ugas Irwanto, yang dinilai kooperatif dengan membuka ruang diskusi yang sehat bagi massa aksi untuk menyalurkan aspirasinya.(Alex)