Ket Gambar : Wakil Bupati Pesibar, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Fraksi-Fraksi atas Tanggapan Pemerintah terhadap dua Ranperda Inisiatif DPRD. | Pemkab Pesibar

Clickinfo.co.id - Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Fraksi-Fraksi atas Tanggapan Pemerintah terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD. 

Rapat yang dihadiri 17 dari 24 anggota DPRD ini berlangsung di ruang paripurna DPRD, Jumat, 7 November 2025.

Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan penuh terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Ramah Anak. 

Namun, Fraksi NasDem memberikan sorotan kritis dan mendalam mengenai implementasi dan ketegasan hukum dalam Ranperda Disabilitas.

Juru Bicara Fraksi NasDem, Ikam Mulhak, menilai Ranperda berpotensi lemah dalam implementasi jika tidak dipertegas dalam Peraturan Bupati (Perbup) pelaksana.

Sorotan utama Fraksi NasDem meliputi:

*Kepastian Anggaran: Pasal 96 hanya mewajibkan Pemda menyediakan anggaran tanpa merinci persentase atau alokasi minimum yang pasti dari APBD untuk program disabilitas, dikhawatirkan alokasi tidak memadai.

*Sanksi Kuota Kerja: Ranperda belum mencantumkan sanksi yang jelas bagi Pemda dan BUMD yang tidak memenuhi kewajiban mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas, sebagaimana sanksi yang diatur untuk perusahaan swasta.

*Pendidikan Inklusif: Implementasi Pendidikan Inklusif dikhawatirkan belum menjamin ketersediaan dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GPK) yang spesialis dalam melayani anak berkebutuhan khusus (PDBK).

*Alokasi Sekolah: Penentuan hanya 1 SD dan 1 SMP per kecamatan sebagai sekolah inklusif dinilai belum menjamin pemerataan dan keterjangkauan bagi PDBK di wilayah Pesibar yang memanjang secara geografis.

Fraksi NasDem mendesak Pemda untuk menyusun Peta Jalan (Roadmap) pelatihan khusus, Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Inklusif, serta prosedur transparan dan gratis untuk mendapatkan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui Juru Bicara Mat Muhizar, mengapresiasi kerja sama dalam membangun daerah, namun meminta Pemkab Pesibar memastikan pendataan di bidang kesejahteraan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

Mat Muhizar menyoroti sebaran masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan, termasuk TNBBS, yang selama ini sering terlupakan oleh pemerintah.

Sementara itu, Fraksi PPP yang diwakili oleh Yeni Ernida, dan Fraksi PKB oleh Edy Yurson, mendukung penuh kedua Ranperda tersebut. Fraksi PKB khususnya berharap Ranperda dapat segera disahkan agar OPD terkait segera mensosialisasikannya dan isu disabilitas dapat ditangani secara terpadu.

Secara keseluruhan, fraksi-fraksi sepakat bahwa dua Ranperda inisiatif ini sangat penting dan sejalan dengan upaya mewujudkan Pesibar yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. (Nurman)