Ket Gambar : Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Berbagi Informasi dan Inovasi Daerah. Dok: Ist

Clickinfo.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan Pemkab Sumedang resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Berbagi Informasi dan Inovasi Daerah, Jumat (4/7/2025).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang.

Kerja sama ini melibatkan 14 Perangkat Daerah dari Lampung Selatan, termasuk Bappeda, BRIDA, BKD, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, hingga Dinas Pariwisata dan DPMPTSP. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyebut Sumedang sebagai daerah yang patut menjadi rujukan dalam pembangunan birokrasi digital dan inovatif.

“Saya dikasih masukan, kalau mau belajar pemerintahan, ke Sumedang tempatnya. Maka kami niatkan ke sini untuk belajar. Kami ingin mengikuti kesuksesan Kabupaten Sumedang dalam membangun sistem pemerintahan yang inovatif dan teruji,” ujar Egi.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya pertukaran pengalaman antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kualitas pelayanan publik.

“Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kita ini berbagi pengalaman, dan saya yakin Lampung Selatan pun memiliki banyak hal yang bisa kami pelajari,” ungkap Dony.

Ia menuturkan, Sumedang telah melakukan transformasi birokrasi dengan memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Reformasi tersebut mencakup perubahan budaya kerja dari sistem manual ke digital, serta penguatan peran dinas Kominfo sebagai pengelola platform digital pelayanan publik.

“Kami ubah budaya dari dilayani menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dan dari sistem manual ke digital. Peran pemimpin adalah merancang arah kebijakan, sementara transformasinya dijalankan melalui platform digital,” jelas Dony.

Kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi Lampung Selatan dalam mengakselerasi reformasi birokrasi digital, sekaligus mempererat sinergi antar daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan masa kini dan masa depan.